islampos
Kamis 15 Rejab 1435 / 15 Mei 2014 13:10
Oleh: Lembaga Kajian Syamina
Ketidakadilan
Dengan masuknya Han Cina di XUAR secara besar-besaran sejak tahun 1949, penduduk pribumi telah merasa semakin terpinggirkan di tanah leluhur mereka. Aspirasi menuju kemerdekaan memiliki akar sejarah yang panjang. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, dua Republik independen Turkestan Timur dibentuk berturut-turut di Kashgar (1933) dan Ili (1944) sebagai upaya untuk melawan kekuasaan China.[11] Kedua republik yang singkat, tetapi mereka terus menginspirasi oposisi nasionalis sejak tahun 1949, khususnya di kalangan warga Uighur. Selama bertahun-tahun, berbagai kelompok oposisi kemerdekaan Turkestan Timur dibentuk secara rahasia di XUAR – beberapa dilaporkan didukung oleh kelompok nasionalis di pengasingan yang didirikan di antara diaspora Uighur di berbagai negara. Beberapa kelompok ini telah mengambil jalan kekerasan, termasuk serangan terhadap pejabat pemerintah dan kantor-kantor, dan penanaman dan peledakan bom. Munculnya negara Asia Tengah yang independen dengan pecahnya Uni Soviet, bersama-sama dengan munculnya gerakan-gerakan Islam dan konflik berkepanjangan di negara-negara tetangga lainnya tampaknya telah meningkatkan kekhawatiran pemerintah Cina terhadap ‘oposisi politik yang terorganisir di XUAR, menyebabkan pembalikan kebijakan yang relatif liberal selama tahun 1980.[12]
Sejak akhir tahun 1980an, tumbuh ketidakpuasan etnis di XUAR terhadap kebijakan pemerintah. Terus masuknya imigran Han Cina, diskriminasi dan peluang ekonomi yang tidak merata, pembatasan pada hak-hak agama dan budaya, kebijakan pemerintah, pengendalian kelahiran, korupsi, dan persepsi bahwa pemerintah tidak serius menangani kejahatan yang tumbuh merupakan salah satu faktor yang telah memicu kekerasan.
Bahkan, ketimpangan regional antara utara dan selatan Xinjiang sangat drastis: Xinjiang utara memiliki hanya 1/3 dari luas lahan dan jumlah penduduk 54% tapi jumlah investasi aktiva tetap mencapai 74,8%, dan memiliki 76% GDP, dan hasil produksi industri 78,8%. Semua angka-angka ini menggambarkan suatu fakta mengejutkan bahwa mayoritas orang Han yang tinggal di Xinjiang utara menikmati kondisi hidup jauh lebih baik daripada sebagian besar rekan-rekan mereka Uighur di Xinjiang selatan. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar serangan terbaru terkonsentrasi di Xinjiang selatan, khususnya di Kashgar dan Hotan.[13]
Keseimbangan populasi
Pada tahun 1949, penduduk lokal Turki, mayoritas Uighur, setidaknya 93% dari populasi di wilayah ini, sementara etnis Cina hanya berjumlah sekitar 6 atau 7% dari populasi. Pada tahun 1997, menurut statistik resmi, populasi XUAR adalah lebih dari 17 juta, dibagi menjadi 47% Uighur, 42% etnis Cina (38% Han dan 4% Hui), 7% Kazaks dan sisanya dibagi antara kelompok-kelompok lainnya. Menurut beberapa ahli asing, jumlah etnis Cina di wilayah itu sudah sama dengan kelompok etnis lain pada akhir tahun 1970. Sejak itu, banyak orang Cina Han terus bermigrasi ke wilayah tersebut, sementara banyak pemukim Cina kuno telah meninggalkan XUAR untuk kembali ke provinsi asal mereka di pedalaman China. Sejak akhir 1980-an, banyak anak muda Uighur juga meninggalkan XUAR ke mencari pekerjaan di provinsi-provinsi Cina dan beberapa telah pergi ke luar negeri.
Ada bukti bahwa masuknya pekerja migran Han telah jauh meningkat di XUAR dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1997 khususnya, berbagai sumber resmi telah menunjukkan bahwa jumlah Han migran setiap tahun jumlahnya ratusan ribu, datang untuk pekerjaan musiman.[14]
[15]
Bingtuan
Selama tiga dekade pertama dari RRC, pemukiman Han China di wilayah tersebut difasilitasi oleh apa yang sekarang disebut Produksi Xinjiang dan Konstruksi Corps (umumnya dikenal sebagai Bingtuan), sebuah lembaga yang didirikan pada awal 1950-an. Bingtuan, digambarkan oleh banyak ulama sebagai lembaga yang bertugas untuk menjajah Xinjiang, baik organ administrasi dengan struktur agak militer dan sebuah perusahaan pembangunan yang besar. Hal ini didirikan di sepanjang perbatasan dan di kantong-kantong wilayah kira-kira di tengah dari XUAR, memisahkan bagian utara di mana sebagian Kazaks hidup dari selatan terutama Uighur. Bingtuan memiliki yurisdiksi atas beberapa juta hektar tanah dan sebagian besar penduduknya adalah etnis Cina. institusi yang unik di RRC dan menikmati status khusus. Hal ini dikelola secara independen dari pemerintah daerah XUAR dan memiliki kekuatan polisi sendiri, pengadilan, perusahaan pertanian dan industri, serta jaringan besar sendiri kamp kerja paksa dan penjara. Selama bertahun-tahun telah diperluas, mengambil alih tanah bila diperlukan, termasuk di selatan yang dianggap jantung budaya dan tradisi Uighur dan di mana sebagian besar orang Uighur hidup.
Bingtuan selalu memiliki fungsi ganda mengembangkan perekonomian daerah dan melindunginya terhadap ancaman eksternal dan internal. Hal ini dianggap sebagai kekuatan penting dalam menjamin “stabilitas” dari XUAR dan selama bertahun-tahun unit polisi bersenjata yang telah mengambil bagian dalam memadamkan kerusuhan etnis. Pada bulan Mei 1997, misalnya, pemimpin Partai Komunis XUAR, Wang Lequan, memuji peran unit-unit polisi bersenjata Bingtuan yang sedang bermain: “Dalam beberapa tahun terakhir, unit polisi bersenjata ‘telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan Xinjiang.”[16] Setelah kerusuhan etnis pecah pada bulan Februari 1997 di kota Gulja (Yining), di Ili Prefektur di barat XUAR, fasilitas penjara Divisi ke-4 Bingtuan, yang terletak di Ili, yang digunakan untuk menahan para pemrotes dan orang lain ditangkap di Gulja. Mereka telah terus digunakan untuk menahan tersangka lawan pemerintah.[17]
Diskriminasi
Meskipun ekonomi berkembang di XUAR sejak 1980-an, pengangguran tinggi di antara orang-orang Uighur. Banyak warga Uighur mengeluh bahwa pelecehan rasial dan diskriminasi terhadap etnis minoritas adalah umum, dan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan. Tidak seperti rekan-rekan China mereka, misalnya, banyak sekolah Uighur dan rumah sakit tidak memadai, dan beberapa sekolah desa Uighur dilaporkan menjadi begitu miskin dan benar-benar kehilangan peralatan yang siswa harus duduk dan menulis di lantai tanah. Banyak rumah sakit dilaporkan memiliki praktik-praktik diskriminatif, memberikan perlakuan istimewa kepada pasien Han Cina dan pekerjaan ke dokter Cina dengan mengorbankan rekan-rekan mereka Uighur.
Sejak 1980-an, kesempatan yang diberikan oleh pembangunan ekonomi memiliki manfaat terutama bagi Han Cina. Di sektor pertanian, banyak petani Uighur telah menjadi miskin karena kebijakan baru, perbanyakan pajak, dan praktek-praktek korupsi atau diskriminatif. Di beberapa daerah, petani Uighur harus menjual hasil panennya kepada badan-badan negara dengan harga yang lebih rendah daripada pasar bebas, sedangkan petani Cina dilaporkan diperbolehkan untuk berdagang di pasar. Beberapa petani Uighur harus menjual tanah mereka dan bergabung dengan barisan pengangguran dan gelandangan.[18] Dalam industri, sebagian besar pekerja yang bekerja di bidang baru minyak dan perusahaan lain di utara, yang merupakan kunci untuk pembangunan daerah, adalah Han Cina.[19] Di selatan, menurut beberapa sumber, banyak perusahaan yang telah diprivatisasi telah datang di bawah manajemen Cina dan semakin mempekerjakan pekerja Cina Han bukan Uighur. Hal ini dilaporkan telah meluas ke beberapa pabrik yang memproduksi karpet lokal dan sutra yang merupakan kerajinan tradisional Uighur. Dengan perubahan ekonomi dan sosial selama dua dekade terakhir, kejahatan telah secara substansial meningkat di wilayah tersebut. Di beberapa daerah, kecanduan narkoba dan prostitusi telah menjadi luas di kalangan pengangguran.
Pribumi Uighur memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada migran Han, namun penghasilan Uighur rata-rata 29 persen lebih sedikit dibandingkan dengan Han. Hal ini menunjukkan besarnya diskriminasi pasar atas dasar etnis baik di sektor formal maupun informal.[20]
Agama
Sebelum komunis mulai berkuasa pada tahun 1949, ada lebih dari 20.000 masjid di Xinjiang. Jumlah tersebut menurun menjadi kurang dari 500 selama Revolusi Kebudayaan. ada dua gelombang pasang keagamaan di tahun 1980-an dan setelah tahun 2006, mencerminkan peningkatan pesat dalam jumlah masjid. Gelombang kedua masih berlangsung, dan statistik menunjukkan kecepatan yang mengejutkan bahwa lebih dari 10.000 masjid dibangun dalam waktu 5 tahun. Fakta ini jelas menggambarkan naiknya kesadaran keagamaan di kalangan penduduk Uighur di Xinjiang, yang membawa fenomena lain yang luar biasa : yang berkembang dari sekolah-sekolah Islam di bawah tanah. Di Cina, semua kegiatan keagamaan diatur oleh otoritas negara, administrasi urusan agama, termasuk pendirian tempat-tempat resmi untuk ibadah (masjid, gereja, kuil, dll.), pelatihan ustad, pengelolaan kegiatan agama dan sertifikasi pengkhotbah. Namun, kebangkitan agama baru-baru ini di kalangan penduduk Uighur berkembang melalui jalur tidak resmi untuk menghindari kontrol negara. Organisasi-organisasi keagamaan sangat mampu untuk menarik pengikut dan memobilisasi kekuatan melalui khotbah keagamaan bawah tanah. Catatan terbaru ‘insiden kekerasan’ menunjukkan bahwa banyak serangan itu terkait dengan organisasi-organisasi bawah tanah dan jaringan mereka, yang sekarang menjadi target utama untuk ditindak otoritas.[21]
Dengan “pintu terbuka” kebijakan yang diluncurkan pada akhir tahun 1970 dan reformasi ekonomi berikutnya, ada kebangkitan agama di XUAR. Pihak berwenang mengizinkan pembukaan kembali masjid dan penggunaan dana sumbangan dari beberapa negara-negara Islam untuk membangun masjid baru dan ditemukan sekolah-sekolah Al-Quran. Banyak Muslim diizinkan lagi untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Islam, dan kontak dengan Muslim di luar negeri didorong.[22] Namun Liberalisasi ini berhenti pada akhir 1980-an. Pemerintah kembali ke kebijakan restruktif, di tengah kekhawatiran bahwa Islam mungkin memberikan titik kumpul bagi nasionalisme etnis dan bahwa gerakan Islam di luar negeri mungkin menginspirasi anak muda Uighur yang telah pergi untuk belajar di sekolah-sekolah Islam asing. Ketakutan ini tampaknya diperkuat oleh sebuah insiden di Baren, dekat Kashgar, pada bulan April 1990, ketika terjadi protes dan kerusuhan, dilaporkan dipimpin oleh anggota dari kelompok nasionalis Islam yang mengakibatkan banyak kematian.
Sejak itu, banyak masjid dan sekolah Al-Quran ditutup, penggunaan tulisan Arab dihentikan, kontrol ketat telah dikenakan pada para ulama Islam, dan pemimpin agama yang dianggap “subversif” telah diberhentikan atau ditangkap. Muslim yang bekerja di kantor-kantor pemerintah dan lembaga resmi lainnya dilarang mempraktikkan agama mereka, yang nekat mereka akan kehilangan pekerjaan mereka.
Sejak tahun 1996 pemerintah mengintensifkan kampanye melawan “Three evils” yaitu “teroris”, “separatis” dan “ekstremis agama”, dan pada saat yang sama meluncurkan “pendalaman pendidikan ateis” kampanye untuk membersihkan akar rumput komite partai komunis dan lembaga lainnya dari unsur kepercayaan Islam. laporan kampanye seperti di wilayah Turpan pada tahun 1997, surat kabar resmi Harian Xinjiang mengatakan: “Para anggota partai yang percaya pada agama dan yang menolak untuk mengubah cara mereka setelah pendidikan harus diberikan jangka waktu tertentu untuk melakukan koreksi, dibujuk untuk menarik diri dari partai atau dipecat dari partai sesuai dengan keseriusan kasus mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, 98 anggota partai agama [di Turpan] telah ditangani. ” Surat kabar itu juga melaporkan:
“Organisasi Partai dan organ-organ pemerintah di semua tingkatan telah memperketat kontrol urusan agama, dan selanjutnya komite kontrol agama ditingkatkan di kota, kota dan desa.” [harian Xinjiang, 9 April 1997].
Pada Juni 1997, surat kabar yang sama melaporkan tindakan keras terhadap kegiatan “ilegal” keagamaan di wilayah Ili menyusul kerusuhan etnis di sana pada bulan Februari 1997: “Kegiatan keagamaan ilegal yang dibersihkan di Ili, dari desa ke desa, dusun dengan dusun” Surat kabar itu juga melaporkan bahwa 40 “peserta dalam kegiatan keagamaan” telah ditangkap, 35 pemimpin partai komunis di desa-desa dan kota-kota serta 19 walikota atau pemilik pabrik telah dipecat, dan renovasi 133 masjid telah dihentikan di berbagai daerah.[23]
Pada tanggal 17 April 1998, Urumqi Evening News melaporkan penggeledahan yang dilakukan polisi di 56 masjid di Egarqi, di distrik Aksu: “polisi telah menggeledah masjid ini dan mengontrol ketat imam dan muadzin serta kegiatan mereka, Aktivitas yang dianggap tidak wajar dihentikan.”
Sumber tidak resmi melaporkan bahwa banyak kelas Al-Quran rahasia dan kelompok-kelompok agama yang didirikan pada 1990-an ketika pemerintah mulai menutup sekolah-sekolah agama. Beberapa pemimpin agama kemudian membuka kelas agama untuk mengajar mengaji di rumah-rumah penduduk. Banyak kelas privat seperti itu dibentuk di selatan, di mana tradisi Islam tetap kuat. Kelas-kelas ini secara berkala ditemukan oleh polisi kemudian ditutup. Menurut sumber tidak resmi, para Mullah (guru agama) dan juga santri dibawa ke tahanan polisi, ditahan selama dua atau tiga bulan, dan biasanya kemudian dilepaskan dengan syarat membayar denda. Beberapa ditahan berulang kali. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa telah dikirim ke kamp “pendidikan ulang melalui kerja paksa” atau dijatuhi hukuman penjara.
Pada bulan Juni 1997 pemerintah RRC mulai secara eksplisit menghubungkan kegiatan separatis dengan agama. The Xinjiang Daily melaporkan bahwa tindakan keras terhadap kegiatan keagamaan bawah tanah telah mengakibatkan larangan resmi pada pembangunan atau renovasi 133 masjid. Selain itu, pihak yang berwenang menyatakan mereka telah membubarkan lebih dari 100 kelas Al-Quran ilegal. Pada bulan Juli, Amudun Niyaz, ketua Kongres Rakyat Xinjiang, secara terbuka menyerukan “perang rakyat melawan separatis dan kegiatan keagamaan ilegal”. Namun, ia berhati-hati, “Perjuangan kita melawan separatis nasional bukan etnis atau agama”.[24] /Bersambung
Catatan Kaki
[12] Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”
[13] Raymond Lee, Unrest in Xinjiang, Uighur Province in China, Al Jazeera Center for Studies, February 2014. p.6 http://studies.aljazeera.net/en/
[14] Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”
[15] Abanti Bhattacharya, Conceptualising Uighur Separatism in Chinese Nationalism, Strategic Analysis, Vol. 27, No. 3, Jul-Sep 2003. Institute for Defence Studies and Analyses. p.12
[16] Report by Chinese regional TV from Xinjiang, 14 May 1997, BBC Monitoring, 15 May 1997
[17] Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”
[18] “Xinjiang Uighurs bitter at invasion of Chinese immigrants”, Agence France Presse report from Urumqi, 13 May 1997, citing officials from the Xinjiang Economic Commission.
[19] “Trouble on the Marches”, op.cit., p.22, and Agence France Presse report of 13 May 1997
[20] Anthony J. HOWELL, Chinese Minority Income Disparity in the Informal Economy: A Cross-Sectoral Analysis of Han-Uighur Labour Market Outcomes in Urumqi’s Formal and Informal Sectors Using Survey Data, CIJ_V11.3_004.indd. p.21 http://www.tonyjhowell.com/papers/Minority_income_disparity_in_Xinjiange.pdf
[21] Raymond Lee, Unrest in Xinjiang, Uighur Province in China, Al Jazeera Center for Studies, February 2014. p.6 http://studies.aljazeera.net/en/
[22] Lillian Craig Harris, op.cit., p. 121, and Gaye Christoflersen, “Xinjiang and the Great Islamic Circle: The Impact of Transnational Forces on Chinese Regional Planning”, The China Quarterly, No.133, March 1993, pp.130-151.
[23] Reuters, Beijing, 26 June 1997, citing the Xinjiang Dailyof 21 June 1997.
[24] Noref Report – March 2014, p.5
