Larang tunai amalan agama di rumah, sekolah

Beijing: Pihak berkuasa sebuah daerah di Xinjiang, wilayah China yang majoriti penduduknya beragama Islam berkata, mereka akan bertindak secara aktif untuk tidak menggalakkan sebarang amalan agama di rumah dan sekolah.
Pengetua lebih 2,000 tadika, sekolah rendah dan menengah di Kashgar, kawasan wilayah Xinjiang yang bersempadan dengan Pakistan, menandantangani ikrar untuk mempertahankan sekolah daripada ‘diserap oleh ajaran agama,’ menurut laporan Global Times yang rapat dengan Parti Komunis China.
Di samping itu, pegawai pelajaran Kashgar berkata, anggota parti, guru dan pelajar bawah umur tidak sepatutnya mengerjakan suruhan agama baik di sekolah mahupun di rumah.
Xinjiang mempunyai lebih 10 juta penduduk beragama Islam, kebanyakannya etnik Uighur.
Kanak-kanak bawah umur 18 tahun dilarang memasuki masjid di seluruh wilayah itu.
Beijing mendakwa beberapa siri keganasan di Xinjiang dilakukan kumpulan ekstrem Islam dan mengaitkannya dengan kumpulan luar negara. - Agensi
Artikel ini disiarkan pada : Khamis, 30 Oktober 2014 @ 5:22 AM
- See more at: http://www.hmetro.com.my/node/5274#sthash.ac2PgdHd.dpuf

'Tidak benar kebebasan media di China terhad'

25 Oktober 2014


SHANGHAI - CHINA. Kebebasan media dikatakan terhad di China pada tanggapan dunia adalah tidak benar, kata Yan Chengsheng, Timbalan Pengarah Bahagian Kerjasama Antarabangsa bagi Jabatan Pengurusan Negara Radio, Filem Dan Televisyen China (SARFT).
    
Beliau berkata, tanggapan itu timbul disebabkan kebanyakan stesen radio dan televisyen ditubuhkan oleh kerajaan tempatan dan ini tidak sepatutnya dilihat sebagai dasar kongkongan kerajaan China terhadap media.
   
Katanya, sebaliknya penglibatan pihak swasta terutamanya pelaburan dalam penerbitan filem, drama dan program TV adalah giat tanpa halangan daripada kerajaan, kerana kerjasama itu merupakan sumber pendapatan utama bagi kebanyakan stesen televisyen di China.
    
"Jika tidak ada kebebasan media, cuba fikirkan adakah syarikat swasta sudi melaburkan dana mereka di stesen-stesen TV yang ditubuhkan oleh setiap kerajaan tempatan di China?" katanya pada sesi soal jawab Seminar Penerbitan Program Radio Dan Televisyen Bagi Negara-Negara Sedang Membangun 2014, di sini.
   
Seminar yang bermula 23 Oktober hingga 4 November itu diadakan bertujuan memberi peluang kepada pengamal media daripada negara berkenaan berkongsi pendapat berhubung penerbitan berita dan program radio dan televisyen.

Yan berkata, tidak dinafikan media di China tidak dibenarkan mengkritik kerajaan dengan sewenang-wenangnya, namun begitu keadaan yang sama turut diamalkan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. - Bernama

Kami Disiksa Pemerintah China

Muslim Uyghur: Kami Disiksa Pemerintah China, Doakan Kami Rakyat Indonesia Penderitaan Muslim Uyghur seharusnya menjadi perhatian umat Islam dunia. Karena apa yang dialami Muslim Uyghur tidak jauh beda dengan kondisi di Gaza, Suriah, maupun Patani. Peran itu seharusnya bisa dimainkan oleh Indonesia sebagai negara mayoritas muslim Demikian harapan para pengungsi Uyghur saat ditemui Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Turki, akhir September 2014. Saat ditemui, kondisi mereka sangat memperihatinkan. Amin yang berencana hijrah ke Suriah bersama keluarganya, mengaku terpaksa keluar dari kampung halamannya karena tidak tahan kezhaliman yang dilakukan pemerintah China/Tiongkok. “Kami tidak ada pilihan. Di China kami disiksa, ulama kami dibunuh, dan kami dilarang mendirikan sekolah,” ujar Amin bersama istri dan satu anaknya bernama Muslimah (4 tahun). Amin menerangkan Muslim Uyghur tidak bisa menjalankan ajaran Islam sepenuhnya di Tiongkok/China. “Bahkan untuk memelihara jenggot saja kami dipenjara,” katanya yang menerangkan ada ribuan Ulama Uyghur dipenjara oleh pemerintah China. JITU pun mengkonfirmasi berita bahwa muslim Uyghur dipaksa untuk berbuka puasa oleh pemerintah Tiongkok. Amin pun membenarkannya. Berita itu, katanya, bukanlah isapan jempol semata. “Berita itu benar adanya. Kami dipaksa untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan,” ujarnya prihatin. Saat ditanya, apakah Muslim Uyghur memiliki situs khusus agar media-media di Indonesia bisa mengakses penderitaan Muslim Uyghur, Amin menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok melarang mereka melakukan itu. “Banyak dari kami takut berbicara ke dunia, karena pemerintah memenjara kami,” terangnya. “Karena itu, seluruh akses informasi ditutup rapat-rapat oleh pemerintah China,” tambahnya. Hal senada juga dikatakan Abdullah. Remaja berusia 18 tahun ini memilih keluar diam-diam dari kampung halamannya untuk hijrah ke Suriah. Bukan hal mudah bagi Abdullah untuk keluar. Sebab jika pemerintah Tiongkok tahu dirinya akan pergi ke Suriah, pasti akan ditangkap. Abdullah memaparkan nestapa muslimah Uyghur saat melahirkan. Tidak sedikit dari para muslimah tersebut harus berpisah dengan anaknya karena arogansi pemerintah Tiongkok. “Saat mereka lahir, bayi mereka diambil oleh pemerintah,” terangnya dengan bahasa Arab yang cukup fasih. Intoleransi pemerintah untuk menghambat regenarasi umat Islam tidak berhenti di sana. Abdullah menerangkan meski usianya sudah 18 tahun tapi dia belum pernah merasakan sekolah agama formal. Intoleransi Pemerintah Tiongkok kepada generasi muslim pun membuat Abdullah tidak bisa meraih pendidikan agama di daerahnya. “Di Provinsi Xinjiang, pemerintah melarang umat Islam untuk mendirikan madrasah,” tandas Abdullah yang menerangkan sebutan Xinjiang adalah bentuk stereotype pemerintah Tiongkok. Umat Islam di Provinsi Xinjiang lebih suka disebut Muslim Uyghur. Berharap Peran Indonesia Amin berharap Indonesia sebagai negara mayoritas muslim bisa peduli terhadap nasib saudaranya di Uyghur. Sebab muslim Uyghur sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan pemerintah Tiongkok. “Kami berharap agar muslim Indonesia selalu memberitakan kondisi kami. Ada ribuan ulama kami yang sekarang di penjara oleh pemerintah China. Mereka disiksa dan dibunuh. Kami minta muslim Indonesia mendoakan kami,” ujarnya.

Selar hukuman mati 12 etnik Uighur

Beijing: Sebuah kumpulan Uighur dalam buangan semalam menyelar hukuman mati terhadap 12 penduduk di Xinjiang yang dianggap akan meningkatkan lagi ketegangan di rantau barat China.
Xinjiang yang majoriti penduduknya berbangsa Uighur dan beragama Islam melihat pelbagai kejadian keganasan sejak beberapa bulan lalu yang semakin banyak berlaku termasuk di luar wilayah itu.
Kongres Uighur Sedunia dalam satu kenyataan berkata: "Hukuman mati semakin menjadi satu kelaziman dan puluhan orang menjadi mangsa sejak beberapa bulan kebelakangan ini."
Kelmarin, sebuah mahkamah di China menjatuhkan hukuman mati terhadap 12 penduduk etnik Uighur manakala hukuman sama untuk 15 lain ditangguhkan.
Keputusan itu berkaitan dengan serangan di balai polis dan pejabat kerajaan di Shache, Julai lalu.
Media kebangsaan melaporkan, seramai 37 orang awam dan 59 'pengganas' terbunuh dalam serangan itu. - AFP
Artikel ini disiarkan pada : Rabu, 15 Oktober 2014 @ 5:06 AM
- See more at: http://www.hmetro.com.my/node/1895#sthash.WqH9z0uR.dpuf

Disiksa Pemerintah China, Muslim Uyghur Minta Doa Rakyat Indonesia

https://www.islampos.com

Rabu 20 Zulhijjah 1435 / 15 October 2014 12:43

---

Laporkan iklan ?

Laporkan iklan ?

PENDERITAAN Muslim Uyghur seharusnya menjadi perhatian umat Islam dunia. Karena apa yang dialami Muslim Uyghur tidak jauh beda dengan kondisi di Gaza, Suriah, maupun Patani. Peran itu seharusnya bisa dimainkan oleh Indonesia sebagai negara mayoritas muslim.

Demikian harapan para pengungsi Uyghur saat ditemui Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Turki, akhir September 2014.

Saat ditemui, kondisi mereka sangat memperihatinkan. Amin, yang berencana hijrah ke Suriah bersama keluarganya, mengaku terpaksa keluar dari kampung halamannya karena tidak tahan kezhaliman yang dilakukan pemerintah China.

“Kami tidak ada pilihan. Di China kami disiksa, ulama kami dibunuh, dan kami dilarang mendirikan sekolah,” ujar Amin bersama istri dan satu anaknya bernama Muslimah (4 tahun).

Amin menerangkan, Muslim Uyghur tidak bisa menjalankan ajaran Islam sepenuhnya di China.

“Bahkan untuk memelihara jenggot saja kami dipenjara,” katanya yang menerangkan ada ribuan Ulama Uyghur dipenjara oleh pemerintah China.

JITU pun mengkonfirmasi berita bahwa muslim Uyghur dipaksa untuk berbuka puasa oleh pemerintah China. Amin pun membenarkannya. Berita itu, katanya, bukanlah isapan jempol semata.

“Berita itu benar adanya. Kami dipaksa untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan,” ujarnya prihatin.

Saat ditanya, apakah Muslim Uyghur memiliki situs khusus agar media-media di Indonesia bisa mengakses penderitaan Muslim Uyghur, Amin menjelaskan bahwa pemerintah China melarang mereka melakukan itu.

“Banyak dari kami takut berbicara ke dunia, karena pemerintah akan memenjara kami,” terangnya.

“Karena itu, seluruh akses informasi ditutup rapat-rapat oleh pemerintah China,” tambahnya.

Hal senada juga dikatakan Abdullah. Remaja berusia 18 tahun ini memilih keluar diam-diam dari kampung halamannya untuk hijrah ke Suriah. Bukan hal mudah bagi Abdullah untuk keluar. Sebab jika pemerintah China tahu dirinya akan pergi ke Suriah, pasti akan ditangkap.

Abdullah memaparkan nestapa muslimah Uyghur saat melahirkan. Tidak sedikit dari para muslimah tersebut harus berpisah dengan anaknya karena arogansi pemerintah China.

“Saat mereka lahir, bayi mereka diambil oleh pemerintah,” terangnya dengan bahasa Arab yang cukup fasih.

Intoleransi pemerintah untuk menghambat regenerasi umat Islam tidak berhenti di sana. Abdullah menerangkan meski usianya sudah 18 tahun tapi dia belum pernah merasakan sekolah agama formal.

“Di Provinsi Xinjiang, pemerintah melarang umat Islam untuk mendirikan madrasah,” tandas Abdullah yang menerangkan sebutan Xinjiang adalah bentuk stereotype pemerintah China.

Umat Islam di Provinsi Xinjiang lebih suka disebut Muslim Uyghur.

Berharap Peran Indonesia

Amin berharap Indonesia sebagai negara mayoritas muslim bisa peduli terhadap nasib saudaranya di Uyghur. Sebab muslim Uyghur sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan pemerintah China.

“Kami berharap agar muslim Indonesia selalu memberitakan kondisi kami. Ada ribuan ulama kami yang sekarang di penjara oleh pemerintah China. Mereka disiksa dan dibunuh. Kami minta muslim Indonesia mendoakan kami,” ujarnya. [Pz/JITU]

Uighur: Jangan hantar pulang, daftar dengan UNHCR

ANIS NAZRI | 07 Oktober 2014.

KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia digesa untuk tidak menghantar pulang pelarian Uighur yang ditahan, sebaliknya berusaha mendaftarkan mereka di bawah UNHCR bagi perlindungan sementara ke atas mereka.

Pengerusi Lajnah Hubungan Antarabangsa PAS Pusat, Dr. Syed Azman Syed Ahmad Nawawi, langkah tersebut perlu dilakukan kerajaan Malaysia memandangkan mereka merupakan golongan yang teraniaya di negara sendiri.

Menurut Syed Azman, golongan Uighur yang berasal dari Xin Jiang, China ini telah didiskriminasikan oleh pemimpin mereka apabila dihalang untuk mengenakan hijab dan berjanggut bagi lelaki.

"Malah, mereka juga tidak dibenarkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan baru-baru ini, golongan muda dan pekerja kerajaan mereka juga tidak dibenarkan melakukan solat Jumaat," tegas beliau ketika ditemui Harakahdaily, hari ini.

Justeru, PAS berpandangan adalah tidak wajar jika kerajaan Malaysia berhasrat untuk menghantar pulang mereka yang ditahan baru-baru ini kerana ia hanya akan mendedahkan mereka kepada pihak tidak bertanggungjawab.

Seramai 155 pelarian Uighur, termasuk 76 orang kanak-kanak ditahan di sebuah kondominium, di Kuala Lumpur dalam satu operasi baru-baru ini.

Syed Azman turut memaklumkan, tindakan kerajaan Malaysia sebelum ini yang menghantar enam pelarian Uighur pada 31 Dis 2013, menyebabkan mereka ditahan pihak berkuasa China dan ahli keluarga tidak tahu-menahu keadaan mereka yang ditahan.

"Jadi, langkah terbaik yang kerajaan boleh lakukan ialah mendaftarkan mereka di bawah UNHCR agar mereka disenaraikan sebagai pelarian yang memerlukan perlindungan kerana kami beranggapan mereka bukanlah satu ancaman, tetapi melarikan diri dari negara mereka untuk mendapatkan perlindungan politik seperti yang termaktub dalam undang-undang antarabangsa," tegas beliau.

Tambah Adun Batu Burok itu, kerajaan wajar mngambil langkah mngikut norma kemanusiaan, hak asasi kemanusiaan dan undang-undang yang sah.

Dalam pada itu, beliau turut berhasrat membawa isu ini ke pihak menteri bertanggungjawab, selain meminta ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat menyuarakannya di persidangan parlimen, yang bermula hari ini. – HARAKAHDAILY 7/10/2014

MEREKA ASING DI NEGARA SENDIRI

http://zainurrashid.com/?p=3043

JULY 8, 2014 ZAINURRASHID 1 COMMENT

Kerajaan Beijing pernah menggelar Muslim di Xinjiang (etnik Uighur) sebagai sebahagian daripada “Kumpulan Bin Laden” sehingga menyebabkan kumpulan pemantau hak asasi kemanusiaan merasa bimbang bahawa China tegas berpendirian untuk meningkatkan penindasan terhadap kaum minoritinya sendiri yang beragama Islam di Xinjiang.Kalau dulunya etnik Uighur adalah merupakan majoriti sehingga 95 % daripada keseluruhan penduduk di Xinjiang tetapi situasinya telah jauh berubah apabila strategi menghantar dan memindahkan eknik Han secara beramai-ramai telah menyebabkan etnik Han kini telah mencapai 45 % daripada keseluruhan penduduk di Xinjiang. Jumlah ini mungkin mencecah 55 % sekiranya mereka mengambil kira pasukan tentera, polis dan pegawai-pegawai kerajaan China yang ditempatkan di wilayah hangat ini.Xinjiang boleh diibaratkan seumpama Kashmir yang dijajah dan ditindas kerajaan India atau Pattani yang ditindas untuk sekian lamanya oleh kerajaan Thailand dan mungkin seteruk Palestin yang dijajah secara sistematik oleh regim Zionis Israel.

Isu larangan berpuasa di kalangan etnik Uighur bukanlah isu baru tetapi telah berpuluh tahun, dan bukan hanya larangan berpuasa tetapi juga larangan ibadah yang lain seperti larangan berhijab, bersolat dan pelbagai larangan lagi.

Masyarakat Uighur sebenarnya bukanlah bangsa Cina. Rupa paras mereka hampir kepada orang Turki dan mereka juga berkomunikasi dengan bahawa Turki.

Nama sebenar Xinjiang ialah Turkistan Timur. Turkistan bermaksud tanah orang-orang Turki yang telah dijajah oleh China sejak sekian lamanya. Pada tahun 1955, Parti Komunis China telah menukar nama Turkistan Timur secara rasminya kepada Xinjiang yang bermaksud ‘The New Territory’ atau ‘Wilayah Baru’.

Hakikatnya Turkistan sebenarnya berbeza dengan China kerana mereka mempunyai bahasa sendiri, budaya sendiri, perlembagaan sendiri dan bendera sendiiri berwarna biru yang sama seperti Turki yang berbendera merah.

Rekod pelanggaran hak asasi kemanusiaan China terhadap Uighur ini begitu buruk sekali seumpama tahanan tanpa sebab, pemenjaraan, disiksa, dibunuh, wanita mereka dirogol dan sebagainya lagi.

Tidak sebagaimana Palestin, penderitaan masyarakat Uighur tidak banyak diketahui umum dan masyarakat antarabangsa kerana polisi tertutup kerajaan Komunis China dengan menyekat kebebasan media seperti facebook, youtube dan internet.

Rata-rata masyarakat Uighur mempunyai pendirian yang sama terhadap polisi China yang menindas mereka sejak puluhan tahun yang lalu. Keadaan mereka tidak banyak berubah, bahkan semakin tersepit dengan pelbagai kesangsaraan dan asing daripada sinaran mentari perubahan di masa depan.

Di bulan yang mulia ini, saya ingin mengajak teman kenalan dan sahabat semua untuk mendoakanlah yang terbaik buat umat sejagat umumnya dan untuk saudara Muslim kita di Xinjing, China khususnya..

Tolong selamatkan mereka !

Mereka adalah masyarakat Islam yang ditindas di wilayah Xinjiang yang terjajah !

155 pendatang menyorok dalam kondo.

Kuala Lumpur: Penemuan mengejutkan apabila seramai 155 warga asing etnik Uighur dari China dikesan bersembunyi dalam keadaan berasak-asak di dua unit kondominium di Bukit Jalil di sini.

Kumpulan itu termasuk 76 kanak-kanak dan bayi dipercayai melarikan diri dari China sebelum menyeludup masuk ke negara ini melalui lorong tikus’ sejak lebih tiga minggu lalu.

Difahamkan kumpulan itu menggunakan pengangkutan laut bagi melarikan diri dari penempatan asal di kawasan barat laut Xinjiang, China dan menjadikan Malaysia sebagai lokasi persembunyian sementara.

155 sorok dalam kondo

Oleh Kalidevi Mogan Kumarappa

Kuala Lumpur: Penemuan mengejutkan apabila seramai 155 warga asing etnik Uighur dari China dikesan bersembunyi dalam keadaan berasak-asak di dua unit kondominium di Bukit Jalil di sini.

Kumpulan itu termasuk 76 kanak-kanak dan bayi dipercayai melarikan diri dari China sebelum menyeludup masuk ke negara ini melalui [lorong tikus’ sejak lebih tiga minggu lalu.

Difahamkan kumpulan itu menggunakan pengangkutan laut bagi melarikan diri dari penempatan asal di kawasan barat laut Xinjiang, China dan menjadikan Malaysia sebagai lokasi persembunyian sementara.

Tindakan semua pendatang tanpa izin itu bagaimanapun dibongkar Jabatan Imigresen Kuala Lumpur diketuai Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa yang melakukan serbuan di lokasi itu bersama 37 anggotanya.

SEBAHAGIAN daripada 155 etnik Uighur yang ditemui Imigresen Kuala Lumpur dalam serbuan di Bukit Jalil.

Dalam serbuan kira-kira jam 11 malam kelmarin, lebih 90 warga asing itu didapati tinggal berasak-asak di dalam sebuah unit kondominium tiga bilik manakala 65 individu lagi tinggal di unit kondominum berhampiran.

Dapatkan akhbar Harian Metro untuk berita selanjutnya.

Artikel ini disiarkan pada : 2014/10/03